Land Bank Percepat Pembangunan Infrastruktur

Pada Jumat lalu (13/02) Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan RUU tentang perubahan UU Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015, akhirnya selesai.

Seluruh anggota Dewan pun telah menyepakati Anggaran baru yang diajukan oleh pemerintah, yang konon katanya adalah anggaran yang mencerminkan program-program prioritas di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui Menteri Keuangan, pemerintah pun meng-klaim telah merealokasi anggaran yang kurang produktif maupun kurang tepat sasaran dan mengalihkannya kepada sektor yang lebih produktif, seperti sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pemenuhan kewajiban dasar dan pengurangan kesenjangan sosial serta sektor pembangunan infrastruktur konektivitas.

Sambil menunggu ditetapkannya UU tentang APBN-P 2015 tersebut, mari kita tengok fungsi Ekonomi APBN pada Nota Keuangan RAPBN-P 2015. Disitu dokumen resmi tersebut dijelaskan terjadi kenaikan alokasi sekitar 50 persen fungsi Ekonomi APBN apabila dibandingkan dengan APBN 2015.

Kenaikan yang signifikan disebabkan adanya penguatan program yang menjadi prioritas Pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pembangunan infrastruktur konektivitas supaya mempercepat kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah, melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi produktif dan pengembangan wilayah perbatasan yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, serta meningkatkan pembangunan bandara di daerah terdalam, terluar dan perbatasan.

Bukan rahasia umum, masalah ketersediaan tanah dan pembebasan tanah menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun terdapat tiga hal yang sekiranya perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya pembentukan land bank dan pembangunan infrastruktur,  yaitu:

  • Tanah Terlantar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2009 telah melakukan identifikasi terhadap tanah tak terpakai di Indonesia, yang menunjukkan bahwa tanah terlantar di Indonesia mencapai seluas 7.386.289 ha, yang terdiri atas tanah terlantar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.925.326 ha, Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 49.030 ha, Hak Pakai seluas 401.079 ha, Hak Pengelolaan seluas 535.682 ha dan sisanya tanah-tanah dengan status izin lokasi dan izin-izin lainnya seluas 4.475.172 ha [1]. [1] Noer Fauzi Rachman, Landreform dari Masa ke Masa, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012: hlm. 110. Seharusnya dari data diatas pemerintah bisa melakukan screening tanah terlantar untuk efektifitas pembangunan infrastruktur konektivitas.
  • Alih Fungsi Lahan Pertanian. Kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, kawasan industri dan kawasan perumahan permukiman telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara masif. Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan yang baik dari pelaksana pembangunan (Kementerian teknis, Pemerintah Daerah, dll) agar tidak mengurangi lahan di Indonesia yang memang diperuntukkan untuk pertanian. Sebagai contoh kenyataan memprihatinkan adalah pulau Jawa, dimana intensitas kegiatan pembangunan di pulau Jawa sangat tinggi dan lahan yang dedicated untuk pertanian semakin tergerus. Padahal sudah semestinya Indonesia, harus mempunyai sistem ketahanan pangan (food security system) yang baik, di mana rakyatnya dapat memperoleh akses kecukupan pangan yang memadai untuk hidup sehat dan layak, dimana salah satunya melalui fungsi lahan yang dedicated untuk pertanian.
  • Kenaikan Harga Pengadaan Tanah. Masalah pengadaan tanah untuk kegiatan merupakan masalah pertanahan yang juga kerap muncul menyertai kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun disini yang dikhawatirkan adalah, konsekuensi apabila pembebasan tanah baru dilakukan setelah proyek diluncurkan. Karena faktanya adalah, begitu pengumuman proyek infrastruktur, informasi pun menyebar dengan cepat, dan berbagai pihak menganggap ini sebagai alasan kuat untuk menaikkan harga tanahnya. Alhasil land acquisition pun gagal dan proyek pembangunan terhenti.

Pembentukan Land Bank oleh Pemerintah.

pembangunan infrastruktur

Foto ilustrasi infrastruktur – APBNNews.com

Untuk mengatasi salah satu hambatan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu ketersediaan tanah dan pembebasan tanah, pemerintah mewacanakan pembentukan bank tanah (land bank) di Indonesia. Dimana untuk saat ini, wacana kebijakan tersebut masih dilakukan pembahasan dengan DPR. Konon katanya, dari pemberitaan land bank tersebut akan berformat Badan Layanan Umum (BLU).

Menteri Keuangan menegaskan Pembentukan land bank perlu segera dilakukan, dalam tujuan untuk meningkatkan kedaulatan pemerintah dan menjamin pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan. Lembaga inilah yang diklaim akan melakukan pembelian tanah sebelum proyek pembangunan infrastruktur dimulai.

Dalam pemahaman sederhana redaksi, Ide dari land bank ini adalah ketika sudah teridentifikasi lokasi atau area yang akan dilakukan pembangunan infrastruktur, maka land bank tersebut yang akan melakukan pembelian (tanah) terlebih dahulu sebelum proyek diumumkan/dimulai. Apabila proyek ini akan direalisasikan, maka pihak yang menjalankan proyek, dalam hal ini bisa jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor dan lain-lain dapat langsung membeli lahan yang sudah tanpa sengketa dari land bank tersebut.

Masalah pertanahan baik yang bersifat hak-hak keperdataan maupun yang menyangkut aspek hukum publik, tentu tidak mudah menyelesaikannya. Apalagi jika hal itu menyangkut kegiatan pembangunan ekonomi yang tentunya harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Wacana pembentukan land bank yang digulirkan pemerintah tentunya akan berdampak positif dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yuk! kita awasi bersama pelaksanaanya nanti 🙂


Salam Redaksi APBN News | #KawalAPBN Kawal Pembangunan

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s