Dana Desa, Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI. Untuk itu perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa. Rencananya pada RAPBN-P tahun 2015, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp11.700,0 miliar, sehingga total Dana Desa yang bersumber dari APBN mencapai Rp20.766,2 miliar. Sebagai informasi dalam APBN tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp9.066,2 miliar.

Alokasi anggran tersebut tentunya selaras dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya untuk mendukung sumber pendapatan desa guna mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Tidak melalui Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal sebaimana yang santer ditanyakan orang-orang beberapa waktu lalu.

Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Mengingat jumlah desa di setiap kabupaten/kota relatif berbeda, maka untuk menghindari perbedaan yang relatif besar dalam alokasi Dana Desa ke setiap desa di masing-masing kabupaten/kota, pengalokasian Dana Desa perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Menurut dokumen resmi pemerintah, Nota Keuangan RAPBN-P 2015, Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:

  1. Infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;
  2. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
  3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
  4. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

  1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
  3. peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

Seiring dengan meningkatnya anggaran untuk mewujudkan membangun Indonesia dari pinggiran. Potensi resiko implementasi dana desa pun semakin meningkat terutama pada aspek administrasi dan konflik sosial. Isu tersebut salah satunya pemerintah desa belum terbiasa dalam penatausahaan dana APBN secara administratif.

Ketidaktertiban dalam administrasi pengelolaan dana desa memberikan resiko kesempatan pada pemerintah desa yang mengarah tindakan koruptif, khususnya kepada desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Harap maklum ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa tentunya belum siap untuk mengelola anggaran sebesar itu.

Selain juga, dapat memunculkan konflik sosial sosial antara masyarakat, konflik itu juga rentan muncul pada pemerintah desa-antar perangkat desa, dan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Tentunya pemerintah pusat diharapkan telah mengantisipasi risiko tersebut, kehadiran  pendamping bagi warga desa, dan pemerintah desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi sangat penting, sebagai langkah kongkret untuk meminimalisi risiko yang akan dihadapi dan dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas hidup warga di desa.


Salam Redaksi APBNNews.com

 

#KawalAPBN Kawal Pembangunan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s